ID
|
Anggaran Perubahan Iklim Indonesia Berapa Ya?

Anggaran Perubahan Iklim Indonesia Berapa Ya?

Foto 1. Ilustrasi Perubahan Iklim (The Digital Artist / Pixabay)
Foto 1. Ilustrasi Perubahan Iklim (The Digital Artist / Pixabay)

Daftar Isi

Manusia telah mengeruk potensi sumber daya alam yang tak terhitung selama milyaran tahun. Segala potensi bumi diambil untuk memenuhi kebutuhan dasar hingga keserakahan. Akibatnya, kondisi iklim semakin kacau. Situasi ini membuat manusia mulai kelimpungan mencegah dampak buruknya. Bak sedang berhutang, sekarang bumi menagih solusi pemulihan dari manusia. Tentu butuh anggaran perubahan iklim yang tak main-main jumlahnya.

Jika kita cuci tangan akan masalah ini, pasti akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Perubahan iklim dapat mengurangi GDP suatu negara hingga 18%. Lalu, bagaimana Indonesia melunasi hutangnya pada bumi? Berapa anggaran yang kita punya untuk mengatasi perubahan iklim?

Anggaran Penanganan Perubahan Iklim

Foto 2. Alokasi Anggaran Perubahan Iklim 2018-2020 (Kementerian Keuangan)
Foto 2. Alokasi Anggaran Perubahan Iklim 2018-2020 (Kementerian Keuangan)

Untuk menangani masalah iklim, pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran perubahan iklim. Sejak 2018 hingga 2020, total anggaran yang dimiliki sebanyak 307,84 triliun rupiah. Jumlah ini hanya mencakup 4.3% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri penanganan perubahan iklim. Pandemi memaksa pemerintah untuk mengalihkan 12.7% anggaran penangan iklim untuk penanganan Covid-19. Tentunya, ini membuat masalah keuangan dan krisis iklim makin bersiteru. Akibatnya, anggaran terus menurun hingga tahun 2020. Dari semula dialokasikan 83,8 triliun rupiah di 2018, turun jadi 58,46 triliun rupiah di 2019. Memburuknya pandemi di tahun 2020 juga menurunkan alokasi anggaran jadi  44.51 triliun rupiah. 

Minimnya alokasi anggaran untuk perubahan iklim membuat seluruh pihak tidak bisa bergantung hanya pada pemerintah. Hal ini juga diamini Menteri Keuangan Indonesia. Beliau telah menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa membiayai penanganan masalah ini sendiri. Negara hanya mampu memenuhi 34% anggaran yang dibutuhkan untuk perubahan iklim. Tiap tahunnya, kebutuhannya mencapai 266.6 triliun rupiah. Ini menjadi jawaban kenapa negara lebih mampu memberi dukungan moril dari pada materiil.

Sistem Pengelolaan Anggaran

Foto 3. Pembahasan Perubahan Iklim KLHK dan DPR RI (Johan Tallo / Liputan 6)
Foto 3. Pembahasan Perubahan Iklim KLHK dan DPR RI (Johan Tallo / Liputan 6)

Anggaran mitigasi perubahan iklim yang diturunkan Kementerian Keuangan dikelola oleh 7 kementerian. Masing-masing kementerian tersebut mengajukan anggaran untuk menanggulangi dampak dan mencegah perubahan iklim. Ketujuh kementerian itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masing-masing kementerian bisa menurunkan anggarannya ke lembaga dibawahnya.

Tak hanya ketersediaan anggaran yang masih terkendala, dalam pengelolaan nya pun juga tidak maksimal. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa penyerapan anggaran selalu tidak maksimal. Padahal, banyak lembaga non pemerintah yang masih berjibaku mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk menjaga keberlanjutan aksi penanganan iklim. 

Fakta ini mengungkap gap besar antara pemerintah dengan lembaga eksekutor. Banyak lembaga eksekutor yang menghadirkan solusi untuk mencegah maupun beradaptasi dengan perubahan iklim. Dalam menjalankan aksinya, pendanaan justru banyak diperoleh dari luar dari pada pemerintah dalam negeri. Melihat gap dalam pengelolaan anggaran timbul pertanyaan, apakah pemerintah tidak mampu atau tidak ingin membiayai?

Masalah Keuangan Masih Membayangi

Foto 4. Poster Kampanye GFDP (Faqih Mauludin / Greeneration Foundation)
Foto 4. Poster Kampanye GFDP (Faqih Mauludin / Greeneration Foundation)

Berbicara soal keungan rasanya ada saja masalahnya di sana-sini. Mulai dari kekurangan pendanaan hingga pengelolaan yang belum maksimal. Oleh karena itu, Green Fund Digital Philanthropy (GFDP) mencoba membantu berbagai lembaga dan pemerintah dari sisi pendanaan. Masalah iklim adalah masalah kita bersama. Jadi, GFDP mencoba merangkul masyarakat untuk turut terlibat.

Jika kami meminta bantuanmu untuk terlibat, maukah kamu bergerak bersama kami atasi krisis iklim? Sepuluh tahun dari sekarang, kita merestorasi lingkungan untuk mencegah bumi makin memanas. Andaikan 10 juta masyarakat Indonesia peduli, dampak yang kita hasilkan akan semakin besar. Oleh karena itu, penting untuk menyebarkan semangat yang sama. Tebarkan semangat #SolusiBukanPolusi sekarang!

Referensi

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Tak Terserap Sempurna, Sri Mulyani: Kalau Minta Rajin Banget… (2022, June 28). Kompas Money. Retrieved August 3, 2022.

Butuh Rp 266 T, Sri Mulyani Sebut Anggaran Perubahan Iklim di APBN Tak Cukup. (2021, June 11). Bisnis Tempo.co. Retrieved August 3, 2022.

Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. (n.d.). Badan Kebijakan Fiskal. Retrieved August 3, 2022.

Ingin Terus Mendapatkan Informasi Terbaru Kami? Berlangganan Sekarang

Dengan berlangganan kamu telah menyetujui Kebijakan Privasi yang berlaku.

img 9429 cleanup

Mau up-date tentang kondisi lingkungan terkini?
Berlangganan sekarang!

Masukkan e-mailmu dan kami akan kirimkan berbagai informasi lingkungan menarik dan berbobot hanya untuk kamu, Generasi Hijau!

Dengan berlangganan kamu telah menyetujui Kebijakan Privasi yang berlaku.